Dishub Provinsi Gorontalo Lakukan Monitoring Layanan BRT, Pengguna Harapkan Penambahan Armada dan Ritase

Gorontalo – Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melalui Bidang Angkutan Jalan melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) guna mengetahui secara langsung kondisi pelayanan serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna transportasi umum.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Nurhasyim Pakaya, ST., melakukan wawancara singkat dengan sejumlah pengguna layanan BRT yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, hingga dosen. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh masukan, saran, serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi masyarakat selama menggunakan layanan BRT.

Salah satu pengguna layanan yang diwawancarai, Bapak Hafid, Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, menyampaikan bahwa pelayanan BRT selama ini sudah sangat baik dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya sebagai alternatif transportasi yang nyaman dan terjangkau untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa keterbatasan kapasitas armada masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan. Pada waktu-waktu tertentu, bus sudah dalam kondisi penuh sehingga sebagian calon penumpang tidak mendapatkan tempat dan harus menunggu keberangkatan berikutnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa pada tahun 2027 direncanakan adanya peningkatan frekuensi perjalanan BRT, dari yang sebelumnya 4 ritase menjadi 8 ritase perjalanan. Penambahan ritase ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mengurangi kepadatan penumpang di dalam bus, serta memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan BRT tanpa terkendala keterbatasan tempat duduk.

Melalui kegiatan monitoring ini, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berharap dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan BRT di lapangan. Berbagai masukan dan aspirasi dari pengguna layanan akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.