Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taksi, Angkutan Antar Jemput Antarprovinsi)


1. Dasar Hukum


a.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
d.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang tentang Angkutan Jalan;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
f.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
g.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang NSPK Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
h.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;


2. Persyaratan :


a.Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh pemohon (Pemohon adalah Perseorangan, Ketua Koperasi, atau nama yang tercamtum dalam akte notaries untuk badan usaha)
b.Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 
c.SPTJM
d.Izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid

Izin Baru

1) Persyaratan Administrasi :


a.Surat Permohonan.  
b.Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 
c.Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekeijasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
d.Surat Keterangan Anggota dan atau perjanjian antara pemilik kendaraan dengan badan usaha yang berbentuk Koperasi;  
e.Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dari asal tujuan trayek; 
f.Salinan STNK;  
g.Salinan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (Jasa Raharja) 
h.Salinan bukti lulus uji berkala  
i.Foto kendaraan yang akan diberi izin 

2) Persyaratan Teknis:
a.Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; 
b.Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota)
c.Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen
d.Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan diberikan orang 


k. Pembaruan Masa Berlaku Izin :  




a.Surat permohonan pembaruan masa berlaku; 
b.Asli Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 
c.Salinan STNK
d.Salinan bukti lulus uji berkala 
e.Salinan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (Jasa Raharja)  
f.Surat Keterangan Anggota dan atau perjanjian antara pemilik kendaraan dengan badan usaha yang berbentuk Koperasi; 
g.Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan.  
h.Foto Kendaraan;


l. Penggantian Dokumen Izin Yang Hilang dan atau Rusak : 


a.Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak 
b.Surat Keterangan tanda laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang 
c.Melampirkan bukti dokumen yang rusak
d.Salinan Surat Keterangan Anggota dan atau perjanjian antara pemilik kendaraan dengan badan usaha yang berbentuk Koperasi;  


m. Penambahan kendaraan :  


a.Surat permohonan penambahan kendaraan 
b. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;  
c.Laporan operasional pelayanan angkutan orang;  
d.Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang;  
e.Salinan STNK
f.Salinan bukti lulus uji berkala
g.Salinan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (Jasa Raharja)  
h.Foto kendaraan tambahan;  


n. Penggantian/ Peremajaan Kendaraan :


a.Surat permohonan penggantian/peremajaan kendaraan  
b.Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang  
c.Salinan STNK
d.Salinan bukti lulus uji berkala 
e.Salinan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (Jasa Raharja)
f.Salinan Surat Keterangan Anggota dan atau perjanjian antara pemilik kendaraan dengan badan usaha yang berbentuk Koperasi  
g.Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan. 
h.Foto kendaraan; 


3. Perubahan Identitas Perusahaan :  


a.Surat permohonan perubahan identitas perusahaan
b.Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang; 
c.Nomor Induk Berusaha (NIB) 
d.SIUP  
e.NPWP Perusahaan 
f.KTP Direktur 
g.Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang  
h.Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang 


4. Pembukaan Cabang Perusahaan :  


a.Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan  
b.Akta pendirian dan atau perubahan terakhir
c.Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum Ham
d.Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang 
e.Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan 
f.Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan 
g.Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen


5. Waktu Penyelesaian : maksimal 5 (lima) hari kerja

6. Biaya Pelayanan : Gratis dan atau akan sesuaikan dengan PNBP bidang perhubungan sesuai Permenhub RI Nomor 45 Tahun 2019;